Pemerintahan Desa

Musyawarah Desa LPPD: Wujud Transparansi Pemerintahan Desa Talumopatu

Admin Desa

Pemerintah Desa Talumopatu

•

13 Mei 2026

•

2 menit baca

Musyawarah Desa LPPD: Wujud Transparansi Pemerintahan Desa Talumopatu

TALUMOPATU — Pemerintah Desa Talumopatu menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2024, bertempat di Balai Desa Talumopatu, Senin (12/5/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Forkopimcam, BPD, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga dari seluruh dusun.

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pemerintahan Desa (LPPD) adalah laporan periodik yang wajib disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Permendagri No. 46 Tahun 2016, LPPD memuat:

Realisasi pendapatan dan belanja desa Capaian program pembangunan fisik dan non-fisik Hasil pemberdayaan masyarakat dan UMKM Evaluasi kendala dan rencana tindak lanjut.

Tanggapan Peserta Musdes "Penyampaian LPPD hari ini sangat transparan dan mudah dipahami. Kami mengapresiasi upaya Kepala Desa dalam melibatkan masyarakat sejak perencanaan hingga evaluasi." Ppungkas Bapak Husin R Ahmad, Ketua BPD Talumopatu

Rencana Tindak Lanjut 2026 - Berdasarkan masukan Musdes, Pemerintah Desa Talumopatu berkomitmen untuk Mempercepat penyelesaian jalan usaha tani di Dusun Bonbol, Mengoptimalkan BUMDes "Permata Jaya" untuk penyerapan tenaga kerja lokal, Meningkatkan literasi digital melalui "Rumah Pintar Desa" Dan Memperkuat kolaborasi dengan kampus untuk program KKN Tematik.

Partisipasi Masyarakat - Pemerintah Desa Talumopatu membuka ruang partisipasi seluas-luasnya. Masyarakat dapat:
Mengakses dokumen LPPD lengkap Website Desa Talumopatu dan Menyampaikan aspirasi melalui kotak saran Balai Desa atau WhatsApp Admin

Tags: #DesaTalumopatu #PemerintahanDesa #BeritaDesa

Bagikan Artikel Ini:

Facebook WhatsApp Twitter

Ditulis oleh